Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah (Kalteng) belum dibenahi dengan baik. Akses dan penataan administrasi peserta BPJS Kesehatan juga belum diperbaiki.

Inilah temuan Komisi IX DPR RI saat mengunjungi Kab. Pulang Pisau, Kalteng. Perjalanan yang memakan waktu kurang lebih dua jam dan melewati jembatan sepanjang 10 km di atas lahan gambut itu, ternyata mendapatkan banyak temuan serius, Temuan itu, misalnya, banyak peserta PBI belum menerima layanan kesehatan memadai. Padahal, mestinya mereka sudah bisa menerima. Lalu, peserta yang sudah meninggal juga masih menerima layanan.

Demikain dikemukakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena di Kalteng, Rabu (3/5/2017). Masalah lainnya, sambung Ermalena, adalah kasus double kartu dan peserta dengan umur yang berbeda. Kasus ini masih banyak ditemukan. Untuk itu, BPJS diserukan berhati-hati dalam menginput data peserta. Pada bagian lain, ia juga menyorot soal indeks pembangunan manusia (IPM) Kalteng yang melorot ke urutan 21 dari sebelumnya menempati urutan 10.

“Yang juga menjadi perhatian saya, turunnya IPM Kalimantan Tengah yang pada 2011 berada di urutan 10 besar, sekarang melorot ke urutan 21. Ada penurunan pelayanan pada indikator persalinan, kematian ibu dan anak, kurang gizi, dan lain sebagainya. Ini di bawah rata-rata nasional. Tentu ini jadi pertanyaaan besar. Walaupun sudah ditambah DAK, itu masih belum mencapai standar yang diinginkan,” ungkapnya.

Ditambahkan Ermalena, di Pulang Pisau terdapat 1 rumah sakit, 12 puskesmas, 75 puskesmas pembantu, 168 posyandu, 6 klinik, 5 dokter gigi, 8 dokter spesialis, 21 dokter umum, dan 334 perawat dan Bidan. Data ini sebetulnya sangat bagus bagi daerah terpencil. Hanya saja, pelayanannya belum maksimal.  

“Kabupaten Pulang Pisau merupakan Kabupaten peyanggah Kalimantan Tengah. Peserta BPJS saat ini di Pulang Pisau adalah 54%. Padahal, target 2019 seluruh warga negara Indonesia bisa menjadi peserta BPJS. Ini masih sangat jauh dan butuh kerja keras bagi direktur rumah sakit,” kata politisi asal F-PPP ini.

Ermalena juga mengimbau pemerintah untuk memperhatikan layanan kesehatan di Kalimantan dan daerah timur lainnya. Ini demi mendapat keadilan yang merata dan bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Negara harus hadir untuk menyelesaikan berbagai masalah layanan kesehatan di daerah yang saat ini cukup merisaukan. (chas)/foto:chasbi.runi